Penabekasi.id - Bekasi, Aswan salah satu kader HMI dan juga Mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi di bekasi Menyoroti besarnya gelombang perlawanan dan penolakan terhadap pembahasan, penyusunan serta pengesahan RUU TNI oleh mahasiswa dan masyarakat sipil bukan tanpa sebab. Pembahasan yang tertutup secara sembunyi-sembunyi dan pengesahan yang dinilai terburu buru yang dilakukan ini soalah menimbulkan pertanyaan masyarakat, urgensi apa yang menyebabkan RUU TNI di sahkan secepat kilat oleh tuan dan puan?

jika kita melihat dan menilai prosesnya, mulai dari penyusunan sampai pada pengesahannya revisi RUU TNI yang dilakukan secara kilat, tertutup, juga tanpa melibatkan partisipasi publik menunjukan praktik "autocratic legalism". Secara tidak langsung mengambarkan perilaku abusive law making. Merontokkan asas democratic law making. Meruntuhkan kedaulatan masyarakat. Mengabaikan asas keperluan dan kebutuhan, ini kami anggap hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.

proses yang menimbulkan gejolak publik dan krisis kepercayaan masyarakat luas serta partisipasi publik yang di abaikan ini mengakibatkan DPR dan pemerintah dinilai inkonsistensi dan menginjak-injak amanat konstitusi sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUd 1945 tentang prinsip negara hukum yang menekankan "people sovereignty" (kedaulatan rakyat) dalam pembentukan UU.

oleh karenanya, gerakan penolakan dan perlawanan sipil harus di hadirkan sebagai upaya pengontrolan serta perjuangan menuju supremasi sipil dan supremasi hukum.

(nik)