Penabekasi.id -  Bekasi, Pemilu dan Pilkada 2024 sudah usai, Presiden & Wakil Presiden, anggota dewan DPRD Kota/Kab, DPRD Provinsi, DPR RI serta DPD yang terpilih. Apakah kalian memikirkan ruang terbuka Hijau?

Lanjut dalam hal ini sangat miris ketika mengabaikan lingkungan yang berdampak dari hasil pemilu dan pilkada ini. masih saja banyak yang belum memperhatikan lingkungannya terutama ruang terbuka hijau.

Kita bahas dari APBN yang dikeluarkan untuk persiapan pemilu 2024 kemarin. Pemerintah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk KPU melaksanakan seluruh tahapan Pemilu 2024. Anggaran itu dikucurkan bertahap selama tiga tahun dan totalnya mencapai Rp 71,3 triliun.

Anggaran ini telah diberikan sejak 20 bulan sebelum hari H pemilu, yaitu mulai tahun 2022 sampai dengan 2024, dengan rincian Rp 3,1 triliun pada 2022, Rp 30,0 triliun pada 2023, dan Rp 38,2 triliun pada 2024. Total keseluruhan anggaran itu untuk menetapkan antara lain, jumlah kursi, pengawasan penyelenggara Pemilu, pemutakhiran data pemilih, penyusunan dapil, pengelolaan dan pengadaan laporan dan dokumentasi logistik.

Dari anggaran hibah tersebut untuk persiapan pemilu 2024. apa saja yang paling banyak digunakan? kertaskah atau plastik atau bahan lainnya. tapi yang paling utama adalah penggunaan kertas. kertas berbahan baku itu pohon, berapa pohon yang sudah ditebang untuk memenuhi kebutuhan kertas?

Kenapa kita bahas pohon dan apa kaitannya dengan pemilu. Jelas ini sangat ada kaitannya dalam menjaga lingkungan kita. Pertama surat suara yang digunakan berbahan  kertas lalu kotak suara juga menggunakan bahan kertas atau kita sebut kerdus dana nama bahan yang digunakan untuk kotak suara adalah karton dupleks. Dalam pembuatannya semua menggunakan bahan kertas yang dimana bahan ini berawal dari pemanfaatan pohon yang di tebang untuk diolah menjadi kertas.

Jumlah pohon yang dibutuhkan untuk membuat kertas tergantung pada jenis kertas yang dihasilkan. Misalnya untuk membuat kertas majalah berlapis dibutuhkan 15 pohon, sedangkan untuk membuat koran dibutuhkan 12 pohon. 

Berikut adalah beberapa informasi mengenai jumlah pohon yang dibutuhkan untuk membuat kertas:
  • Satu batang pohon pinus dengan diameter sekitar 0,3 meter dan tinggi 18,3 meter dapat menghasilkan sekitar 80.500 lembar kertas. 
  • Satu batang pohon dapat menghasilkan 16 rim kertas. 
  • Untuk memproduksi 1 ton kertas, dibutuhkan 3 ton kayu. 
  • Industri kertas di seluruh dunia menggunakan 35% dari seluruh panen kayu komersial setiap tahun.

kira-kira sudah berapa pohon yang sudah ditebang untuk pesta demokrasi namun tidak untuk lingkungannya. tidak ada yang memperdulikan hutan yang gundul karena tidak ada lagi penanaman pohon.

Dampak lingkungan yang kedua pada saat pemilu yaitu seperti atribut kampanye menjadi PR pemerintah. Perhelatan pemilu tak bisa dilepaskan dari atribut kampanye seperti spanduk, umbul-umbul, selebaran, poster, kaus, pamflet, brosur, dan media iklan lainnya. 


Sarana itu digunakan untuk mengenalkan calon dan program yang ditawarkan. Bertebarannya atribut kampanye tidak jarang mengganggu kenyamanan dan keindahan kota. Pemasangan atribut di sembarang tempat dan penggunaan bahan atribut yang tidak ramah lingkungan menjadi masalah klasik dalam pemilu selama ini. Menjelang, selama, dan setelah kampanye memunculkan problem sampah atribut kampaye.

Selain minimnya kepatuhan dalam pemasangan atribut kampanye, faktanya hanya sedikit atribut yang menggunakan bahan ramah lingkungan. Padahal, pemilu dibutuhkan agar Indonesia menjadi lebih beradab, ajang mencerdaskan masyarakat, memberi manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Kondisi seperti inilah yang harusnya menjadi isu kampanye para calon.

Penggunaan atribut kampanye tidak ramah lingkungan di pemilu bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan ketidakseimbangan ekologi. Peraturan KPU No 15/2023 tentang kampanye pada pemilu 2024 dan Peraturan KPU No 13/2024 tentang Kampanye pemilihan kepala daerah sudah mengatur penyebaran dan pemasangan alat peraga kampanye, yang terkait dengan ukuran dan tempat. Namun, itu belum merinci untuk material yang digunakan sebagai bahan alat peraga kampanye. Perlu sentuhan inovasi dan teknologi dalam menjawab masalah itu.

Saatnya berbenah Ketika para calon dinyatakan lolos persyaratan pemilu, isu utama yang sering disampaikan perbaikan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, perluasan lapangan kerja, hingga pemenuhan kebutuhan pokok. Terkait dengan hal sebelumnya tentang pemakaian material ramah lingkungan untuk alat peraga kampanye kerap belum mendapat tempat dalam kampanye para calon. Memang, isu ekonomi masih menjadi variabel penting yang bisa menentukan kemenangan calon dalam pemilu. Meskipun begitu, isu menjadikan pemilu ramah lingkungan bisa menjadi magnet penarik para pemilih ketika dikemas baik sehingga layak jual. Ini bisa menjadi sarana edukasi ke masyarakat untuk lebih ramah pada lingkungan.

Perlu langkah baru yang bisa ditawarkan para calon untuk penataan kembali format pengaturan material alat peraga kampanye di Indonesia. Di sinilah peran inovasi dan teknologi dibutuhkan untuk mewujudkan pemilu ramah lingkungan. Konsep material ramah lingkungan untuk bahan peraga kampanye dalam pemilu menjadi hal yang harus mulai diterapkan. Material ramah lingkungan juga disebut biomaterial. Konsep penggunaan bahan biomaterial bisa disinergikan dengan teknologi daur ulang.

Konsep hasil riset peneliti ini diterapkan lewat proses menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru. Hal ini bertujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya bisa menjadi berguna kembali, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, energi, dan polusi, juga meminimalkan kerusakan lahan dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Daur ulang ialah salah satu strategi pengelolaan sampah padat. Kegiatannya meliputi pemilahan, pengumpulan, pemprosesan, pendistribusian, dan pembuatan material bekas pakai, dan komponen utama dalam manajemen sampah modern. Konsep ini bagian ketiga dalam proses hierarki sampah 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, and replace.

Ini menjadi hal penting karena material alat peraga kampanye dalam pemilu masih dominan dengan bahan tidak ramah lingkungan. Material yang sukar didaur ulang sehingga teknologi pemakaian bahan ramah lingkungan bisa ditawarkan sebagai konsep menuju pemilu ramah lingkungan. Di 2024 kemarin Berapa banyak alat peraga kampanye berbahan tidak ramah lingkungan yang dicetak? Sekitar 20%-30% biaya pemilu dan pilkada dialokasikan untuk pengadaan alat peraga kampanye dan surat suara. Perlu diketahui, umumnya bahan alat peraga kampanye dibuat dari bahan polimer sintetis berbasis minyak bumi atau bahan sintetis geotekstil.

Penggunaan bahan-bahan itu cenderung tidak ramah lingkungan dan cukup mahal harganya. Diperlukan langkah penghematan untuk menekan biaya dalam pemilu di tengah defisitnya APBN Indonesia. Salah satu langkah, penerapan inovasi dan teknologi dalam pembuatan surat suara dan alat peraga. Bahan baku kertas bisa dari serat alam nonkayu dan hasil ikutan pertanian seperti bambu, tandan kosong kelapa sawit, sabut kelapa, jerami padi, dan batang jagung.

Tidak ada lagi sampah pemilu dari atribut kampanye dan kertas surat suara yang terbuang percuma melalui konsep di atas. Kelestarian hutan juga bisa diwujudkan karena bahan itu dengan mudah didaur ulang menjadi bahan baru yang bisa dipakai lagi sebagai alat peraga kampanye atau produk lainnya. Pihak KPU juga tidak perlu ragu memulai kebijakan pemakaian bahan alat peraga kampanye dan surat suara dari hasil daur ulang.

Integritas calon Gagasan menjadikan pemilu ramah lingkungan bisa digunakan para calon dalam meraih kemenangan. Sinergi pemilu dengan inovasi teknologi dan lingkungan untuk membangun politik berkelanjutan dengan prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Integritas para calon untuk mewujudkan pemilu ramah lingkungan menjadi hal yang dinanti masyarakat.

Keramahan pemilu pada lingkungan akan menjadi catatan tersendiri di negeri ini. Isu SARA akan menjadi jualan yang tidak laku karena para pemilih lebih banyak menggunakan rasionalitas mereka dalam pemillu. Pada akhirnya, calon dengan kapasitas dan integritas yang cakap bisa menjadi pemenang ketika mampu mengajak seluruh elemen bergerak bersama dalam langkah baru mewujudkan pemilu ramah lingkungan.
  1. Apakah KPU RI mempunyai solusi terhadap PKPU yang membahas merusak lingkungan?
  2. Apa sanksi hukum bagi pelanggar APK (alat peraga kampanye) pemilihan umum pada pesta demokrasi mendatang?
  3. Apakah KPU RI akan membuat pemilihan demokrasi ini menjadi secara Digital untuk mengurangi penggunaan kertas?
  4. Bagi para pejabat yang terpilih apakah siap pada setiap bulannya menanam pohon dan membuat lebih banyak ruang terbuka hijau disetiap daerah pilihannya masing-masing?
Sebuah catatan dari NIki Gumay seputar dampak terhadap lingkungan pasca pesta demokrasi 5 tahun. Berharap Presiden dan Anggota Dewan terpilih serta Gubernur, Walikota dan Bupati terpilih memperhatikan lingkungan di daerah masing-masing.