PENABEKASI.ID -Sudah hampir 3 tahun covid-19 memiliki dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan selama itu pula tidak ada tanda-tanda terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat khusus diwilayah kepulauan seribu.


Segala upaya pemerintahan pusat dalam mengembalikan situasi ekonomi ini dengan menerapkan beberapa program yang salah satunya adalah Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Dengan program tersebut diharapkan pemerintah bisa mengembalikan situasi ekonomi yang saat ini sedang merosot akibat dampak dari penyebaran Covid-19.

<


Kepulauan seribu adalah wilayah yang sangat strategis dalam menumbuhkan Ekonomi. Namun lagi dan lagi pemerintah daerah kepulauan seribu seolah diam dan abai atas permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat kepulauan seribu itu sendiri terutama dalam peningkatan ekonominya.


Ada sekitar 29.000 jiwa penduduk yang ada di kepulauan seribu dan kurang lebih ada 800 jiwa penduduk yang memiliki pekerjaan tetap. artinya masih ada 21.000 jiwa penduduk yang belum memiliki penghasilan tetap atau hanya sebatas berpenghasilan musiman. Padahal anggaran APBD kepulauan seribu kurang lebih berkisar 800 Miliar, dan jika itu dibagi dengan jumlah penduduk maka setiap warga akan mendapatkan 27jt dan jika disetiap KK ada 5-6 orang maka setiap KK akan mendapatkan 130-160jt pertahunnya, serta jika 100% dari 29rb Jiwa penduduk dengan jumlah PNS kurang lebihnya  4% dari jumlah penduduk, maka dengan asumsi bahwa anggaran yg ada hanya di nikmati oleh PNS yang berjumlah 4% tersebut dan 96% hidup tanpa anggaran tersebut, artinya peran pemerintah dalam mensejahterahkan  masyarakat masih sangat jauh.


Namun tetap saja yang menjadi fokus pemerintah kepulauan seribu saat ini ialah hanya mengedepankan Infrastruktur prasarana, padahal hal itu tidak terlalu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat karna yang dibutuhkan masyarakat kepulauan seribu yaitu penyerapan tenaga kerja, serta menjaga dan memanfaatkan potensi sumber daya alam dalam menghidupkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat kepulauan serib, dan tetap menjaga kestabilan sumber daya alam kepulauan seribu.


Bahkan pembangunan infrastruktur yang dikerjakan banyak menuai kritikan dari berbagai masyarakat mulai dari Nepotisme, Kolusi, sampai dengan isu korupsi dan tidak hanya sampai disitu masih banyak pula pekerja yang belum mendapatkan upah atas pekerjaan nya.


Saya miris dengan sikap pemerintah kabupaten kepulauan seribu yang di pimpin oleh Bapak Junaedi selaku Bupati kepulauan seribu beserta jajarannya, yang seolah abai terhadap kepentingan masyarakatnya, bukan hanya itu bahkan pemerintah kepulauan seribu seolah abai terhadap pemuda dan mahasiswa nya ingin membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan terhadap peningkatan ekonomi masyarakatnya. 


Maka dengan ini kami meminta pemerintah kabupaten kepulauan seribu yang di pimpin oleh Bpk Juneadi beserta jajarannya bisa lebih peka dan melihat apa yang menjadi kebutuhan pokok permasalahan masyarakat dari pada sibuk mengurus pembangunan yang begitu kurang berpengaruh dan malah menuai banyak kritik serta diduga kuat ada tindakan pelanggaran didalamnya serta masih banyak lagi beberapa masalah yang ada.


Dalam hal ini Bpk Bupati Junaedi selaku Bupati kepulauan seribu telah gagal mensejahterakan Masyarakatnya sendiri (kepulauan Seribu),. ucap Aspriyudin Ketua Umum Himpunan Mahasiwa Kepulauan Seribu ( HMKS ).

(NIK) 

Sumber : Aspriyudin Ketua Umum Himpunan Mahasiwa Kepulauan Seribu ( HMKS ).